Dahlan Iskan vs DPR
 |
| Dahlan Iskan - Meneg BUMN |
PERTEMPURAN antara Dahlan Iskan dan orang-orang Senayan, tampaknya, masih akan berlangsung panjang. Belum bisa diketahui pasti, siapa yang bakal keluar sebagai pemenang. Sebab, ke dua belah pihak tampaknya sama-sama memiliki ‘peluru kendali’. Dahlan menuding ada oknum DPR minta jatah di BUMN. Sementara kredibilitas Dahlan juga tengah diuji dalam carut marut PLN yang pernah dipimpinnya.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi inefisiensi keuangan negara sebesar Rp37,6 triliun yang disebabkan oleh PLN. Saat itu, Menteri BUMN Dahlan Iskan masih menjabat sebagai Direktur Utama PLN.
Untuk itu, Dahlan Iskan dituntut bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Jika benar terbukti, DPR khususnya Komisi VII DPR akan membawa masalah tersebut ke proses hukum khususnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“PT PLN harus diselamatkan karena itu milik rakyat, kalau merugikan negara harus dipertanggungjawabkan. Kalau memang nanti ditemukan unsur memenuhi korupsi harus diteruskan ke penegakan hukum," tegas Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon di Jakarta. Berikut jawaban Dahlan Isikan : Temuan Inefisiensi yang Mestinya Melebihi Rp 37 Triliun
Dilain pihak, Dahlan Iskan mengadu ke Sekretariat Kabinet (Setkab). Pasalnya, BUMN sering dimintai jatah oleh anggota DPR. Laporan Dahlan Iskan langsung direspon Dipo Alam dengan menerbitkan surat yang memerintahkan semua direksi BUMN untuk menolak oknum DPR yang meminta jatah.
Menurut Dahlan Iskan, Surat Edaran (SE) dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam, tertanggal 28 September 2012 dengan Nomor SE-542/Seskab/2012 tentang Pengawalan APBN 2013-2014 untuk Mencegah Praktik Kongkalikong. Dahlan menegaskan bahwa dirinya yang menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Kabinet tersebut dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri BUMN, tentang hal yang sama kepada jajaran BUMN. “Pak Dipo bikin surat edaran bahwa kementerian termasuk BUMN tidak boleh main kongkalikong, termasuk dengan anggota DPR. Saya mempunyai BUMN banyak, maka saya bikin edaran, jangan seperti itu (melakukan kongkalikong),” kata Dahlan Iskan
Dia hanya menegaskan, bahwa dirinya merasa bangga kepada para pimpinan BUMN yang telah berhasil menghindari kongkalikong atau intervensi dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan pribadi.“Kita menghindari (kongkalikong) itu. Berhasil menghindari itu. Saya bangga dengan Direktur-direktur BUMN yang berhasil menghindari itu. Saya bangga banget, mereka berhasil,” katanya.
Wakil Ketua Komisi VI, Benny Kaharman emosi mendengar Menteri BUMN Dahlan Iskan mengadu kepada Sekretaris Kabinet Bersatu II (Seskab), Dipo Alam. Dahlan Iskan mengadu kepada Seskab karena mendapat laporan kalau perusahaan-perusahaan BUMN diperas oleh anggota DPR. Benny Kaharman dengan tegas meminta Dahlan Iskan untuk menyebutkan identitas siapa oknum anggota DPR yang sering memeras perusahaan-perusahaan BUMN tersebut. “Tanya kepada Dahlan Iskan, anggota DPR mana yang melakukan seperti itu,” tegas Benny Kaharman.
Hal senada juga diungkapkan anggota DPR-RI dari Komisi XI Achsanul Kosasih. Wakil rakyat dari Partai Demokrat ini meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan menyebut nama oknum DPR yang meminta setoran kepada BUMN yang menerima Penyertaan Modal Dalam Negeri (PMDN). “Pak Dahlan jangan tanggung-tanggung, sebut nama saja. Saya enggak ngerti, kenapa lembaga negara ini seringkali saling menjelekkan dan saling melemahkan,” ujar Achsanul.
Secara terpisah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Taufik Kurniawan mengaku mendukung penuh Surat Edaran yang diterbitkan oleh pihak pemerintah. Jika ada oknum anggota DPR yang melakukan pemerasan, kata Taufik, sebaiknya dilaporkan ke pimpinan DPR. “Kita, DPR mendukung penuh, kalau ada oknum DPR menimbulkan beban dalam kaitan APBN langsung disampaikan ke pimpinan DPR melalui mekanisme pengaduan masyarakat ke badan kehormatan,” cetus Taufik.
BUMN juga Diperas Penguasa
Mantan Sekmeneg BUMN, Said Didu menyarankan Menteri BUMN, Dahlan Iskan untuk mencari 20 orang menjadi pemimpin BUMN yang seperti "kuda liar." BUMN juga sering diperas penguasa.
"Kalau pemimpin BUMN itu seperti "kuda liar" maka kalau di peras dia nendang, sehingga tidak bisa diperas oleh pihak manapun," kata Said dalam diskusi tentang BUMN kisah usang sapi perah di Jakarta, Sabtu (10/11/2012).
Intervensi ke BUMN bukan dari DPR saja bahkan ada pihak asing yang ikut intervensi. "Intervensi ini diistilahkan dengan "lobi", ini juga intervensi. Kelompok besar yang intervensi itu bukan DPR, pihak lain karena DPR untuk bermain di BUMN itu kecil ladangnya di PMN (Penyertaan Modal Negara)," ucapnya.
Untuk itu, dalam mencegah permainan orang-orang yang punya kekuasaan diperlukan pengawasan dibeberapa sektor, seperi pengadaan barang dan jasa. "DPR tidak ahli main di sini (pengadaan barang dan jasa), pihak lain yang ahli," ujarnya.
Serahkan Nama Oknum ke BK DPR
Menteri BUMN Dahlan Iskan datang ke Badan Kehormatan (BK) DPR dengan membawa dokumen berisi sejumlah nama oknum anggota DPR pemeras BUMN dengan cara meminta upeti ke BUMN.
"Yang saya serahkan nama, kemudian nama BUMN-nya, nama orang BUMN yang diminta kemudian jumlah uangnya, kemudian peristiwanya," ujar Dahlan sesuai pertemuan dengan BK DPR di gedung DPR, Jakarta, Senin (5/11/2012).
Penyerahan dokumen yang mengungkapkan oknum anggota DPR dan bukti pendukung lainnya, sepenuhnya diserahkan ke BK DPR untuk ditindaklanjuti, Menurutnya, dari tiga nama oknum anggota DPR, ternyata hanya dua nama saja karena ada satu orang yang terlibat dalam dua peristiwa.
Puji Anggota DPR
Menteri BUMN Dahlan Iskan ingin bersikap fair. Meski menyebut nama anggota dewan yang terduga melakukan pemalakan, ia juga menyebut nama anggota DPR yang melakukan pencegahan.
Ketua BK DPR M Prakosa tidak menampik bila ada satu nama yang disebutkan Dahlan Iskan dalam surat yang dikirim ke BK DPR. "Ada pujian juga, tapi itu bukan domain kita," kata Prakosa di ruang BK DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/11/2012).
Berikut SMS lengkap Dahlan Iskan yang diirim ke Zulkifliemansyah:
"Bbrp kali tilp sulit. Hanya ingin menyampaikan salut karena anak buah sy memuji bang Zul sebagai anggota DPR yg bisa mencegah terjadinya perbuatan tercela itu. Kalau tidak Anda cegah, mereka akan terus mendesak anak buah saya. Karena itu sy memasukkan nama bang Zul sebagai yg ikut mencegah terjadinya perbuatan itu. Alhamdulillah. Saya bangga,"
Update : Dahlan Iskan vs DPR
